Gubernur Sebut Banyaknya Perubahan Peraturan, Buat Pemda Bingung

Minggu, 20 November 2022 23:08 WIB

Share
Foto Dinas Kominfotik Pemprov Sumbar
Foto Dinas Kominfotik Pemprov Sumbar

SUMBAR.POSKOTA.CO.ID - Seringnya perubahan aturan perundangan, ternyata membuat pemerintah daerah bingung dalam membuat kebijakan. Apalagi perubahan aturan itu hanya lewat sepucuk surat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumbar, di Hotel Pangeran Beach, Jumat (18/11/2022).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini President Institute Otonomi Daerah, yang juga Mantan Dirjen Otda Kemendagri Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Prabawa Eka Soesanta, M.Si.

Gubernur menyampaikan arti penting rakor yang dihadiri kepala daerah se-Sumbar tersebut, dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan sinergis sehingga bisa berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan daerah itu sendiri.

“Tidak hanya antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi, namun juga dengan Pemerintah Pusat. Karenanya, mari kita berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” ajak gubernur.

Ia menuturkan, dalam 2 tahun kurang 3 bulan kepemimpinannya, gubernur merasakan dan menghadapi sejumlah kondisi, yang menyebabkan penyelenggaraan, tatakelola, serta sistem administrasi negara belum berjalan ideal seperti sebagaimana semestinya.

“Misalnya, kita masih menemui adanya ketentuan peraturan perundangan yang diubah, ditambah, dan digeser dengan hanya sepucuk surat. Sehingga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam penerapan sejumlah kebijakan baru yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan daerah dalam proses implementasinya,” jelas gubernur.

Persoalan lain, tambahnya, adalah pembagian urusan konkuren yang secara jelas dan tegas diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pada tataran pelaksanaan, batasan-batasan tersebut menjadi kabur. Di lapangan, sering terjadi pergesekan terutama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Untuk itu, besar harapan kami, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dapat memberikan pandangan menyangkut hal ini. Menyangkut bagaimana Otonomi Daerah itu idealnya dan sebenarnya. Bagaimana otonomi dapat dirawat dan dapat mempercepat pembangunan Daerah, bukan malah menghambat,” pungkas gubernur.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setdaprov Sumbar, Soni Rahmat Samulo, dalam laporannya menyebut, kegiatan rakor dihadiri 75 peserta, yakni kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretaris daerah dan asisten yang membidangi urusan pemerintahan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.(ms/doa)

Reporter: Yusrizal Karana
Editor: Admin Local
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar