Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

Selasa, 28 Juni 2022 19:35 WIB

Share
Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana
Foto: Dok Humas BPBD Provinsi Sumbar/wahyu

SUMBAR.POSKOTA.CO.ID - Pemprov Sumbar melakukan penguatan penanggulangan bencana melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di 19 kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan karena secara geologi, Sumbar daerah yang sangat tinggi risiko bencana. 

"Destana yang terbentuk baru 43, tahun ini 10. Jadi baru 53 Destana yang tersebar di kabupaten dan kota," kata Kalaksa BPBD Sumbar, Jumaidi saat Sosialisasi Destana di Kantor Bupati Tanah Datar, Senin (26/6/2022). 

Ia mengatakan, jumlah itu masih jauh dari harapan. Pasalnya, setiap desa, nagari, atau kelurahan di Sumbar harus memiliki Destana. Namun, sejak digarap 2012 lalu oleh BNPB, hingga kini Destana di Sumbar baru terlaksana di 53 nagari atau 2,18 persen dari jumlah nagari secara keseluruhan. 

Berdasarkan pantauan, jumlah nagari, desa, dan kelurahan di Sumbar mencapai 1.159. Jumlah itu sesuai data yang tercantum di sumbar.bps.go.id pada tahun 2021 lalu. 

"Karena anggaran yang terbatas. Sesuai RPJMD, setahun itu kita hanya mampu melaksanakan 10 Destana," ujar Jumaidi. 

Khusus tahun 2022 ini, BPBD Sumbar kembali melaksanakan program Destana di lima kabupaten dan kota, yakni dua nagari di Tanah Datar, Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Agam, yang masing-masing dua nagari. 

Kendati begitu, menurut Kalaksa BPBD Sumbar ini, segala upaya peningkatan kesiapan masyarakat dan Pemda dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana penting dilakukan. 

Salah satunya, sebut Jumaidi, melakukan mitigasi bencana, penyusunan rencana kontigensi, pelatihan dan edukasi masyarakat, serta menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam upaya menurunkan risiko. 

"Namun yang paling penting itu, membangun sinergisitas, koordinasi dengan semua stakeholder dalam meningkatkan pemahaman, mulai dari prabencana, tanggap bencana, hingga pascabencana," imbuhnya. 

Semua itu, lanjutnya, juga sesuai arahan Presiden Jokowi pada 22 Februari 2022 lalu. Semua pihak harus siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif berorientasi pada pencegahan terjadinya bencana. 

Halaman
Editor: Haiqal Jibril
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar