Gubernur Mahyeldi Sambut Pembahasan RUU Sumbar oleh Komisi II DPR RI
Sabtu, 18 Juni 2022 09:26 WIB
Share
Foto Dinas Kominfotik Pemprov Sumbar

SUMBAR.POSKOTA.CO.ID - Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut pembahasan RUU yang mengatur secara khusus mengenai Provinsi Sumbar. Diharapkan Undang-Undang itu akan menjadi dasar hukum pembangunan dengan memerhatikan potensi budaya dan nilai-nilai yang hidup di Ranah Minang.

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi, di Auditorium Gubernuran, Kamis (16/6/2022).

Gubernur memaparkan, pada1958 ditandainya adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat dan No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau sebagai daerah otonom.

Di sisi lain, pengaturan pemerintah Sumbar yang sesuai dengan Undang-Undang, masih bersifat administratif, karena Undang-Undang tersebut menggunakan Undang-Undang sementara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah sebagai acuan yang pada dasarnya belum mengenal konsep otonomi daerah. 

Rangkaian rencana pergantian Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumbar, Jambi dan Riau ini, tentu diperlukan dukungan penuh karena dikaitkan dengan pengaturan tentang Provinsi Sumbar yang sudah tidak relevan lagi. 

Selain tidak sesuai dengan politik hukum otonomi daerah setelah Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 serta Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai otonomi daerah yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, jelas gubernur.

“Selain itu juga pengaruh perubahan dinamika sosial yang menuntut Provinsi Sumbar, Jambi dan Riau untuk bergerak lebih cepat untuk pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga dan merawat nilai-nilai dari masing-masing daerah,” tambahnya.

Mahyeldi mengatakan, peraturan pembentukan sebuah daerah juga harus jelas batas wilayahnya. Masing-masing juga harus tahu dengan data dan titik koordinat yang jelas. 

Seperti diketahui wilayah Sumbar berbatas langsung dengan Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara dan telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia. 

Diharapkan agar dalam merancang Rancangan Undang-undang ini juga diakomodir batas-batas wilayah Provinsi Sumbar dengan provinsi tetangga, berdasarkan garis batas yang telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Halaman
1 2
Reporter: Yusrizal Karana
Editor: Admin Local
Sumber: -
Berita Terpopuler