BNSP Sebut Dewan Pers Tak Berwenang Uji Kompetensi Wartawan

Minggu, 27 Maret 2022 07:49 WIB

Share
BNSP Sebut Dewan Pers Tak Berwenang Uji Kompetensi Wartawan
Komisioner BNSP Henny S Widyaningsih (Foto Ist)

SUMBAR.POSKOTA.CO.ID - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menegaskan Dewan Pers (DP) tidak berwenang lagi mengeluarkan sertifikasi wartawan.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk sertifikasi profesi wartawan tidak lagi dikeluarkan Dewan Pers, meski selama ini seolah menjadi lembaga Pers berotoritas tertinggi dalam membuat aturan bagi pegiat Pers Indonesia.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, dan PP Nomor 10 2018, Tentang BNSP menyebutkan, satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan sertifikasi kompetensi adalah BNSP.

Komisioner BNSP Henny S Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi UKW, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional.

“Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi BNSP," tegasnya, dikutip dari Rakyatterkini.com, Minggu (27/3/2022). 

Saat ini, kata Henny, sudah ada lembaga sertifikasi profesi (LSP) Pers Indonesia yang berafiliasi dengan BNSP.

“Dan ini merupakan lembaga pertama memiliki standar kompetensi wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi UKW,” ujarnya saat menyampaikan arahan jelang pelatihan asesor kompetensi wartawan.

Pelatihan itu digelar dalam rangkaian uji kompetensi asesor, di ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia, lantai 5 Kompleks Ketapang Indah, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mantan Komisioner BNSP Agus, yang kini menjadi master asesor BNSP menyatakan hal senada, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurut dia, negara hanya memberi kewenangan kepada dua lembaga untuk menerbitkan sertifikat kompetensi, yakni perguruan tinggi dan BNSP.

Halaman
1 2 3
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar